Pancasila ideologi bangsa

Pendahuluan

Pancasila merupakan asas dan ideologi negara republik indonesia, sebagai ideologi suatu bangsa maka pancasila menjadi world view untuk warga negaranya. Pancasila merupakan suatu hal yang sakral bagi para nasionalis akan tetapi terkadang menjadi musuh dibalik selimut bagi para ektrimis dengan latar belakang agama maupun oposisi negara yang sesungguhnya yang ingin selalu mengembangkan pemikiran-pemikiran yang menjadi antitesis bagi bangsa indonesia itu sendiri, karena bertolak belakang dengan tujuan dan visi misi pancasila. Kedua pemikiran yang bertentangan ini akhirnya menimbulkan makna yang ambigu bagi pemuda bangsa bagaimana seharusnya kita menyikapi ideologi bangsa kita sendiri yang disusun dan dibangun oleh pejuang-pejuang bangsa yang merupakan perjuangan yang panjang bukan barang hal gratis sebagai hadiah oleh kolonial penjajah

Makalah ini akan mengupas permasalahan tersebut diatas dengan diperkaya dari segala pandangan dari segi sejarah,filsafat,sosial dan disiplin ilmu lainnya dengan judul yang sangat krusial “apa perlu pancasila dirubah?” sehingga akan jelas bagi kita semua apakah penting dan segitu daruratkah negara kita sehingga ideologi yang dijunjung tinggi pun akan dirubah. Insya allah makalah ini akan mengupas tuntas masalah tersebut.

ISI
Pancasila adalah teks kenegaraan bagi bangsa Indonesia, sebab rumusan sila-sila yang terdapat di dalamnya secara konstitusional dipandang sebagai dasar falsafah atau landasan ideology negara Republik Indonesia. Karena merupakan teks penting kenegaraan, ia sekaligus merupakan wacana – bahan bacaan dan perbincangan bangsa Indonesia dalam membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kehidupan, negara, bangsa, tanah air dan sejarah yang dijalani bangsa Indonesia baik sejak awal kemerdekaan hingga kini.
Tetapi sebagai teks, rumusan-rumusan dalam dasar falsafah negara kita ini, selalu terbuka kepada berbagai penafsiran. Itulah yang terjadi dalam sejarahnya. Pada era Demokrasi Terpimpin (1959-1665) yang disebut ‘pancasilais’ tidak sama dengan penyebutan yang dimaksudkan selama pemerintahan Orde Baru (1967-1998). Para pendiri republik ini yang dipandang paling bertanggung jawab terhadap Pancasila memberikan penafsiran yang relatif berbeda berkenaan dengan sila-sila yang terdapat di dalamnya. Bung Karno lebih banyak berbicara dalam konteks politik kenegaraan, Mohammad Hatta berusaha menerjemahkannya menjadi sistem ekonomi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai pilar utamanya. Kedua pemimpin itu setuju bahwa Pancasila sebagai ideology kenegaraan dan dasar sistem ekonomi lebih mendekati ‘sosialisme’ dibanding ‘kapitalisme’. Tetapi sepanjang pemerintahan Orde Baru hingga kini, kapitalismelah yang lebih leluasa mengembangkan sayap dan menguasai kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Indonesia.
Situasi ini mengundang persoalan dan mesti dipikirkan kembali oleh anak bangsa dalam menyongsong masa depan bangsa yang tidak menentu. Begitu pula dalam upaya menempatkan bangsa kita bermartabat dan tehormat di tengah pergaulan bangsa-bangsa lain di dunia.
Sebagaimana teks ideologi atau kenegaraan lain di dunia ini, Pancasila mengandung tiga aspek utama yang merupakan lapisan-lapisan yang secara bersama-sama membentuk rumusannya dan sekaligus mengundang tafsir yang aneka ragam. Tiga aspek utama itu ialah:

(1)    Aspek yuridis formal, yaitu rumusan sila-silanya yang lima dan
dijadikan landasan konstitusi dan yuridis dalam kehidupan
bernegara;
(2)    Aspek sosiologis historis dan sosial-budaya, yang melatari
penyusunan dan perumusan sila-silanya. Aspek ini sangat
kompleks, memerlukan berbagai bidang ilmu pengetahuan
untuk menjelaskannya, terutama ilmu sejarah, anthropologi,
sastra, sosiologi, ilmu kebudayaan, politik dan geografi.
(3). Aspek falsafah, yaitu pandangan hidup, sistem nilai dan
gambaran dunia (worlsview) yang melatari kesepakatan atas
perumusan dan pencetusannya sebagai dasar ideolgi negara.

Dilihat menurut aspeknya yang pertama, sila-sila dalam Pancasila  seakan-akan  mengikat secara yuridis karena ia merupakan landasan terbentuknya sistem hukum dan perundang-undangan dalam negara Republik Indonesia.
Dilihat dari aspek kedua kita diingatkan untuk  menyadari bahwa di belakang perumusan sila-silanya terdapat serangkaian peristiwa sosial politik dan situasi/kondisi sosial budaya yang dialami bangsa Indonesia sebelum tahun dicetuskannya proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Dengan kata lain di belakang perumusan Pancasila itu adalah sejarah suatu bangsa yang telah lama memiliki anekaragam kebudayaan, sistem kepercayaan dan pandangan hidup. Sebagai sebuah negara yang harus dibangun di negeri yang penduduknya multi-etnik, multi-agama dan multi-historis itu, cita-cita dan tujuan negara RI harus mampu menampung aspirasi dari penduduknya yang bhinneka itu, mengakui eksistensinya beragam dalam ekspresi budaya, pelaksanaan sistem kepercayaan, pengembangan sistem pengajaran dan pendidikan, dan menyelenggarakan kehidupannya di bidang sosial, ekonomi dan politik.
Dilihat dari aspek ketiga, keseluruhan isi Pancasila dan juga setiap sila yang ada dalamnya didasarkan atas suatu pemikiran falsafah tertentu. Ini bisa kita ketahui bila kita meneliti pemikiran founding father republik ini seperti Sukarno, Muhammad Hatta dan lain-lain yang terlibat langsung dengan perumusannya. Di dalamnya terkandung cita-cita dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang hidup dalam pemikiran pendiri negara ini.
Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, yang diikuti dengan berlakunya Pembukaan UUD 45 sehari kemudian, maka  berakhirlah tertib hukum kolonial digantikan tertib hukum Indonesia, yang sumbernya ialah Pancasila.
Tertib hokum adalah keseluruhan peraturan hukum yang harus memenuhi empat macam syarat: (a) Ada subyek yang mengadakan peraturan-peraturan hokum, yaitu penguasa; (b) ada satu asas kerohanian yang mendasari serta menjiwai keseluruhan peraturan-peraturan hukum tersebut; (c) Ada satu wilayah yang di dalamnya tertib hokum itu berlaku, yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) Ada satu masa yang di dalamnya peraturan-peraturan tersebut berlaku.
Keempat syarat itu terpenuhi dengan: (a) Pemerintah Negara Indonesia sebagai subyek tertib hokum; (b) Adanya Pancasila sebagai asas kerohanian; (c) Disebutnya seluruh tumpah darah Indonesia sebagai wilayah berlakunya tertib hukum Indonesia; (d) Adanya masa berlakunya tertib hukum tersebut,  seperti tertera pada kalimat: “…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia…” ini menunjukkan timbulnya suatu masa baru, masa kemerdekaan, yang terpisah dari masa yang lampau, masa penjajahan.
Ini dipertegas oleh Ketetapan No. V/MPR/1973 yang merupakan penyempurnaan TAP No. XX MPRS 1966 tentang Memorandum DPR Gotong Royong mengenai sumber tertib hokum Republik Indonesia dan Tataurutan Peratuan Perundangan-undangan Republik Indonesia”.  Menurut ketetapan tsb. Pancasila merupakan sumber pokok tertib hokum Indonesia. Dengan demikian Pancasila tidak dapat ditiadakan aytau dirubah secara yuridis oleh penguasa negara.
Humanisme sepanjang sejarah pemikiran ide-ide di Eropa mengambil bentuk berbeda-beda, begitu pula dalam sejarah pemikiran di Tiongkok (Cina) dan Islam. Ini penting diketahui karena para perumus Pancasila seperti Bung Karno, Bung Hatta dan lain-lain itu tidak hanya mendapat ilham untuk merumuskan sila-sila dalam PS dari ide-ide yang berkembang di Eropa yang mereka pelajari di sekolah-sekolah Belanda. Bung Karno misalnya mengatakan bahwa ide ‘humanisme’ dia pelajari dari gurunya di HBS Surabaya, A. Baar. Tetapi selain itu dia menerima ilham dari San Min Chu I, tiga landasan falsafah negara Tiongkok yang diasaskan oleh Sun Yat Sen, bapak nasionalisme Cina yang berjuang mengakiri kekuasaan Dinasti Yuan (Manchu) dan berhasil menjadikan Tiongkok  sebagai sebuah republik pada tahun 1911 (pada tahun 1949 rezim Kuo Min Tang yang berkuasa digulingkan oleh rezim Komunis yang dipimpin Mao Zhe Dong).
Bung Hatta pula dalam memikirkan persoalan seperti humanisme, kerakyatan dan keadilan sosial juga banyak menimba ilham dari ajaran Islam dan budaya Indonesia. Misalnya tradisi ‘musyawarah’ (syura) dalam Islam yang dipraktekkan di Minangkabau. Tradisi ‘musyawarah’ dianggap sebagai prototype (bentuk awal) demokrasi yang dikenal oleh masyarakat Nusantara.

Kesimpulan

Jadi menurut saya sebagai ideologi bangsa yang dijunjung tinggi oleh bangsa sendiri maka pancasila tidak pantas dirubah atau dihapuskan sebagai ideologi bangsa negara, sebagaimana seperti ucapan founding father kita bung hatta bahwa menghapuskan demokrasi sebagai bentuk negara sama saja menghapuskan nama indonesia dari dunia, begitu juga dengan pancasila yang merupakan asas dari implementasi yang menghasilkan sebuah pemerintahan demokrasi maka dari itu pancasila yang merupakan dasar bagi refleksi segala pemikiran yang dihasilkan oleh anak bangsa. Maka dari itu menurut saya mengganti, merubah atau bahkan menghapus pancasila sebagai ideologi bangsa kita adalah sama dengan menghapuskan negara indonesia dari muka bumi karena pancasila adalah ruh bagi bangsa tanah air kita

 

Artikel Terkait :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s